DALAM penerapan PPKM tentu diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus. Kita berharap tentunya pemerintah Kota Pontianak tidak menutup mata terkait hal-hal yang terjadi selama dua hari penerapan PPKM darurat ini.

Sehingga pelaksanaan PPKM darurat selanjutnya bisa dicari suatu pertemuan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan.

Jika kita evaluasi penerapan PPKM darurat tidak juga mengurangi warga Kota Pontianak untuk keluar rumah.

Namun yang terjadi warga tetap mencari jalan alternatif agar bisa sampai ke tujuan dengan berbagai macam cara.

Tentu hal ini menjadikan penerapan PPKM darurat tidak efektif. Tidak ada hal yang mendorong masyarakat untuk tidak luar rumah.

Untuk tidak keluar rumah masyarakat tentu memiliki persoalan mendasar yakni kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tentu dengan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.

Dengan tidak memiliki pendapatan tetap maka mengharuskan masyarakat untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian penerapan PPKM harusnya berbasis pada komunitas.

Pada konteks tersebut RT, RW, kelurahan memiliki penting. Akan tetapi selama ini terlihat penerapan PPKM masih secara top down artinya dari atas paksakan ke bawah.

Dalam komunitas masih belum menunjukkan sikap gotong-royong yang bagus. Sehingga menjadi nilai lebih dalam penerapan PPKM.

Konsep PPKM sebenarnya bagus akan tetapi implementasi dilapangan yang kacau. Tidak mencapai tujuan dari kebijakan PPKM. Kebijakan PPKM tentu basisnya harus komunitas.

Hal tersebut terlihat diantaranya masyarakat juga tidak saling tolong menolong.

Seharusnya jika ada yang kesulitan diantaranya masyarakat harus saling membantu. Tentu pemerintah Kota Pontianak harus menjadi motor penggerak kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Pontianak bisa menjadi contoh untuk menyikapi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat penerapan PPKM darurat.

Dalam penerapan PPKM tidak memberikan esensi yang kuat ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat hanya mengetahui PPKM sekedar pembatasan jalan. Padahal sejatinya PPKM yakni kebijakan berbasis mikro pada komunitas.

Pada penerapan PPKM diharapkan tumbuh nilai gotong-royong di tengah masyarakat. Sehingga konsep tersebut bisa tumbuh di tengah kondisi sekarang. Hal tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah agar nilai gotong-royong bisa kembali ditengah masyarakat. (din)