Oleh: Mustafa MS / Pengamat Sosial dan Politik Kalimantan Barat

Perencanaan pembangunan nasional pada hakikatnya harus berpijak pada prinsip efektivitas, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pemerintah dituntut untuk menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, bukan semata-mata pada besarnya nilai investasi atau prestise sebuah proyek.

Dalam konteks Kalimantan Barat, keputusan Pemerintah Pusat yang belum mengalokasikan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dipandang sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali kebutuhan riil daerah. Sebelum memasuki pembangunan infrastruktur berskala besar, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang masih memerlukan perhatian serius.

Pertama, kondisi jalan provinsi di berbagai wilayah Kalimantan Barat masih menjadi tantangan utama. Jalan merupakan urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap biaya logistik, distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, hingga keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan provinsi seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Kedua, pemenuhan hak aparatur pemerintah, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan kewajiban yang harus didahulukan. Kesejahteraan aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi secara tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap profesionalisme ASN.

Ketiga, transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan syarat utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dialokasikan, dan direalisasikan. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Keempat, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus terus diperkuat. Sistem pengadaan yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Pengadaan pemerintah bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Dari perspektif kebijakan publik, pembangunan infrastruktur memang sangat penting. Namun demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek besar yang dibangun, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Infrastruktur yang megah akan kehilangan makna apabila persoalan pelayanan dasar, konektivitas jalan daerah, kesejahteraan aparatur, dan tata kelola pemerintahan belum terselesaikan.

Karena itu, arah pembangunan Kalimantan Barat hendaknya mengedepankan prinsip “mendahulukan yang mendesak sebelum yang strategis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat sebelum ambisi proyek.” Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan negara.

Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar membangun jalan tol atau infrastruktur fisik, melainkan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik, tata kelola yang transparan, serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Kalimantan Barat dan kesejahteraan masyarakatnya. (*)