Oleh: Ihsan, S. Sos / Ketua Harian PP IKA FISIP Untan

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini kembali disambut dengan gegap gempita. Upacara, karnaval, berbagai perlombaan 17 Agustus hingga pemasangan bendera Merah Putih mewarnai berbagai pelosok negeri.

Di tengah euforia tersebut, optimisme terhadap kemajuan bangsa masih terasa kuat. Namun, di sisi lain, publik juga menyimpan kekecewaan terhadap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

Memasuki usia 81 tahun, Indonesia mencatat sejumlah capaian yang menjadi alasan masyarakat untuk tetap optimistis. Pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global hingga transformasi digital menjadi bagian dari perkembangan bangsa. Pembangunan IKN Nusantara juga dinilai sebagai simbol keberanian Indonesia dalam menatap masa depan.

"Usia 81 tahun ini bukan usia muda lagi. Kita sudah memiliki banyak bukti kemajuan. Pembangunan jalan tol, bandara, sekolah rakyat, rumah sakit, hingga program swasembada pangan terus berjalan. UMKM juga semakin naik kelas dan banyak generasi muda kita yang sudah go global. Itu yang membuat kita tetap bangga menjadi Indonesia," ujar Ihsan yang gemar mengkonsumsi cempedak goreng ini.

Menurut Ihsan, semangat "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" yang diusung pada momentum HUT RI tahun ini juga menggema di berbagai daerah. Namun, ia menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, terutama terkait kesejahteraan masyarakat.

"Di satu sisi kita mengapresiasi berbagai program pemerintah. Namun, kesejahteraan tenaga kesehatan dan guru masih menjadi perhatian. Lapangan kerja juga belum cukup tersedia. Artinya, perhatian pemerintah masih perlu dimaksimalkan agar sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.

Di balik kemeriahan HUT Kemerdekaan, lanjut Ihsan, rasa kecewa masyarakat juga masih mengemuka. Menurutnya, sedikitnya ada empat persoalan besar yang menjadi sorotan, yakni keamanan, penegakan hukum, korupsi dan kesejahteraan rakyat.

Ia menyinggung sejumlah dinamika di daerah yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini di Banda Aceh, dalam acara peringatan Hari Damai Aceh, terjadi kericuhan ketika massa berupaya mengibarkan bendera Bulan Bintang hingga berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Ini mungkin merupakan salah satu bentuk kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah pusat, terutama terkait pemulihan bencana yang dinilai lambat dan belum merata," ujar Ihsan.

Menurut dia, suara-suara mengenai Aceh Merdeka yang kembali terdengar harus disikapi secara bijaksana melalui pendekatan dialog, keadilan pembangunan dan kehadiran negara.

Sementara di Kalimantan, Ihsan menilai munculnya simbol-simbol seperti Borneo Raya Merdeka juga perlu dipandang sebagai bentuk keresahan sebagian masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan.

"Di Kalimantan, upaya pengibaran simbol Borneo Raya Merdeka bisa dilihat sebagai bentuk kekecewaan sebagian masyarakat karena Kalimantan masih merasa dianaktirikan dalam pembangunan nasional. Infrastruktur dan layanan dasar masih dirasakan jauh dari harapan. Padahal Kalimantan kaya akan sumber daya alam, tetapi hasilnya belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh masyarakat," katanya.

Hal serupa, menurut Ihsan, juga perlu menjadi perhatian pemerintah di Papua. Ia menilai masyarakat lokal dan masyarakat adat harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan di daerahnya.

"Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, masyarakat lokal dan adat harus diberi peran utama dalam pengelolaannya. Kejelasan identitas, hak politik serta suara masyarakat harus benar-benar didengar dan diperhatikan," ujarnya.

Ihsan menilai berbagai dinamika tersebut tidak semata-mata persoalan simbol, melainkan cerminan adanya suara masyarakat di sejumlah wilayah yang ingin didengar dan diperhatikan.

"Wilayah-wilayah tersebut memiliki sejarah perjuangan dan identitas masing-masing. Ini bukan sekadar persoalan simbol, tetapi cerminan suara masyarakat yang terus mencari ruang untuk didengar. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang adil serta menjaga persatuan. Jangan sampai persoalan-persoalan tersebut terus berlarut karena dapat mengikis rasa aman masyarakat," tegasnya.

Selain persoalan keamanan dan pemerataan pembangunan, Ihsan juga menyoroti masalah korupsi yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

"Kasus korupsi masih terus menghiasi pemberitaan, mulai dari operasi tangkap tangan, gratifikasi hingga penyalahgunaan kewenangan dan anggaran. Masyarakat tentu kecewa ketika pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara, sementara pemulihan aset juga masih menghadapi berbagai kendala," katanya.

Ia menilai pembahasan RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu hal yang dinantikan masyarakat sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kalau proses penegakan hukum masih dianggap tebang pilih, penanganannya lambat dan putusannya tidak memberikan efek jera, maka rasa keadilan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga akan sulit meningkat," tegas Ihsan.

Di sisi lain, Ihsan menyebut persoalan ekonomi masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan pajak, sulitnya lapangan kerja serta bantuan sosial yang terkadang dinilai belum tepat sasaran masih menjadi keluhan masyarakat.

"Dirgahayu itu wajib. Tetapi merdeka juga harus berarti rakyat kecil bisa hidup tenang dan diliputi rasa aman. Saat ini masyarakat masih dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan, tekanan pajak, sulitnya lapangan kerja dan program bantuan pemerintah yang terkadang belum tepat sasaran. Itu yang membuat kami kecewa," ujarnya.

Meski demikian, Ihsan menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak berarti hilangnya rasa cinta terhadap Indonesia.

"Optimisme itu bahan bakar bangsa, tetapi kekecewaan adalah alarm. Artinya rakyat tidak apatis. Mereka masih peduli dan masih menagih janji kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum," katanya.

Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI harus menjadi titik refleksi bagi seluruh elemen bangsa.

"Momentum HUT ke-81 harus menjadi titik refleksi. Kemajuan fisik pembangunan yang sudah ada harus dibarengi dengan kemajuan tata kelola, baik tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia maupun anggaran. Tanpa penegakan hukum yang tegas, mustahil korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau korupsi tidak diberantas, cita-cita kesejahteraan juga akan sulit tercapai," ungkap pria yang hobi olahraga berselancar di pantai tersebut.

Ihsan berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan, tetapi juga kesempatan melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

"HUT RI tahun ini menjadi pengingat bagi kita. Boleh bangga, tetapi jangan lengah. Boleh optimistis, tetapi harus tetap kritis. Kemerdekaan sejati baru benar-benar terasa ketika hukum ditegakkan, korupsi diberantas dan rakyat benar-benar sejahtera," harap Ihsan.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!"