Oleh: Dyah Yudhanagara Majapahit / Gerakan Anti Kiai Koruptor

DI BALIK TIRAI ruang-ruang rapat berpendingin udara dan kesucian tradisi keagamaan, sebuah jaring raksasa tengah direntangkan. Tak ada yang benar-benar kebetulan dalam panggung politik kekuasaan, termasuk dalam kontestasi tertinggi organisasi keagamaan terbesar di negeri ini: Muktamar Nahdlatul Ulama.

Di balik gemuruh selawat dan pakaian serba putih para delegasi, aliran uang panas merayap melintasi antarkota, membelenggu suara, dan menyetel hasil akhir sesuai pesanan Istana.

Arsitektur Uang Gelap dan Gurita Pertanahan

Jauh sebelum Genderang Muktamar ditabuh di tanah Jombang, mesin penggalangan dana telah berputar kencang di bawah tanah. Nusron Wahid, sang politisi lihai yang berpengalaman mengarungi rimba politik nasional, berdiri sebagai komandan operasi finansial.

Untuk melancarkan misinya menggolongkan pasangan calon pesanan Istana, KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum, Nusron tak melangkah sendirian. Ia membangun jejaring siluman yang kokoh, melibatkan oligarki, jejaring birokrasi, hingga aparat keamanan.

Di lingkaran terdalam Nusron, tersebutlah nama Gus A atau Arif Sugiyanto. Sosok ini bukan sekadar pengikut biasa; ia adalah operator finansial bertangan dingin yang memegang peran sangat krusial dalam memobilisasi dana segar berskala fantastis.

Melalui jejaring dan pengaruhnya di lini strategis, Arif Sugiyanto secara agresif menggalang dana sebesar Rp150 miliar dari kantong-kantong taktis di lingkungan Polri. Tak berhenti di situ, modal politik itu diperkuat dengan sumbangan senilai Rp150 miliar lainnya yang ditarik dari jalur BIN.

Namun, ambisi Istana membutuhkan amunisi yang jauh lebih masif. Nusron Wahid bersama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melengkapi pundi-pundi perang tersebut dengan menghimpun Rp180 miliar tambahan. Dari mana arus dana raksasa ini bermula?

Nusron mengeksploitasi cengkeraman kekuasaannya dengan memeras kantong-kantong Kantor Pertanahan (Kantah) serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di berbagai daerah. Lingkaran bisnis pendaftaran tanah, sertifikasi, hingga sengketa agraria disulap menjadi cash-cow untuk menyuplai agenda politik.

Guna menampung dan mengalirkan dana dari para bandar swasta serta hasil perasan birokrasi pertanahan ini, Nusron memfungsikan empat orang kepercayaannya sebagai penampung dan pengatur Lalu Lintas uang: Fahd Arafiq, Arief Sugiyanto (Gus A), Erwin, dan Muhammad Fakhry Al Amudi. Keempat nama inilah yang bekerja di balik bayang-bayang, memastikan pundi-pundi senilai total hampir setengah triliun rupiah siap digunakan saat saat kritis tiba.

Konvoi Siluman dari Safehouse Cibubur

Malam sebelum pergerakan besar, sebuah rumah singgah di kawasan Cibubur tampak dijaga ketat secara samar. Rumah ini berfungsi sebagai safehouse rahasia milik Gus A dan Nusron Wahid.

Di tempat inilah seluruh gepokan uang tunai hasil penggalangan dikumpulkan, dihitung, dan ditata rapi. Total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp480 miliar—sebagian besar terdiri dari pecahan mata uang asing bermnominal tinggi serta pecahan rupiah baru.

Kabut subuh Cibubur belum sepenuhnya terangkat ketika dua unit truk towing bergerak perlahan menembus dinginnya jalanan. Di atas bak truk tersebut, dua unit SUV mewah Toyota Land Cruiser berdiri membisu.

Bagi masyarakat awam yang berpapasan di jalan tol, itu hanyalah pengiriman kendaraan mewah biasa milik seorang pengusaha atau pejabat tinggi. Namun, di balik kabin yang terkunci rapat, setiap jengkal ruang Land Cruiser itu dipenuhi oleh tas-tas besar berisi lembaran uang tunai. Setiap mobil diperkirakan membawa muatan tak kurang dari Rp250 miliar.

Konvoi siluman ini melaju konstan menyusuri Tol Trans-Jawa menuju Surabaya. Di bawah komando dan pengawasan ketat, dua Land Cruiser itu diturunkan di Surabaya sebelum akhirnya dikawal perlahan merayap masuk ke wilayah Jombang.
Uang pelicin siap digelontorkan untuk membelenggu suara para utusan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama, serta target paling vital yang menentukan arah organisasi: para kiai sepuh yang duduk di forum Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Dramaturgi Forum AHWA dan Operasi Tas Hitam

Ketika forum sembilan kiai AHWA resmi dibentuk, arena permainan sebenarnya mulai dimainkan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Di balik layar, operator lapangan bernama Masduki Thoha bergerak lincah carrying tas-tas hitam berisi uang risywah untuk dibagi-bagikan. Namun, pengondisian tidak hanya dilakukan lewat tebaran uang, melainkan juga lewat manipulasi struktur musyawarah.

Sembilan kiai sepuh terkumpul dalam forum sakral tersebut: KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Anwar Mansur, KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Iskandar, KH. Abun Bunyamin, KH. Afifuddin Muhajir, TGKH. Nuruzzahri Yahya, dan AG. Dr. KH. Baharuddin HS. Namun, sejak awal, forum ini telah dipecah secara sistematis.

Tiga kiai senior yang dikenal memiliki integritas tinggi dan sulit didikte—Kiai Said Aqil Siradj, KH. Anwar Mansur, dan KH. Nurul Huda Jazuli—sengaja diasingkan. Ketiganya sama sekali tidak diajak berkumpul, dibriefing, apalagi disentuh oleh pembagian uang yang dikumpulkan oleh Nusron dan Gus Ipul.

Sebaliknya, enam kiai lainnya merupakan "paket" yang sudah dikunci dan disetting oleh Trio Istana: Juri Ardiantoro (Wamensesneg), Nusron Wahid, dan Saifullah Yusuf. Dalam sesi briefing rahasia sebelum forum dibuka, ketiganya membagi peran secara mendalam:

> KH. Afifuddin Muhajir dipasang sebagai figur pakar Ushul Fiqih yang bertugas melemparkan argumen intelektual Katsratul Qail. Tujuan dari manuver fiqih ini adalah untuk menciptakan kebuntuan (deadlock) dalam tradisi musyawarah mufakat.

> KH. Anwar Iskandar bertindak sebagai juru bicara yang agresif dan dominan di dalam forum untuk mengarahkan opini dan mendesak penetapan KH. Miftachul Akhyar.

> Empat Kiai Lainnya dalam paket Istana bertugas memperkuat legitimasi dengan cara terus mengiyakan perkataan Anwar Iskandar dan menyetujui hujjah yang dilemparkan oleh KH. Afifuddin Muhajir.

Ketika musyawarah menemui jalan buntu sesuai skenario, opsi perimbalan suara (voting) atau kesepakatan tertutup dijalankan. Forum AHWA berhasil disetir penuh. KH. Miftachul Akhyar resmi ditetapkan sebagai Rais Aam, mengamankan kepentingan penguasa.
Sesaat setelah sidang ditutup, para penderek dan pengawal enam kiai paket Istana tersebut satu per satu melangkah keluar membawa bingkisan tas hitam yang sebelumnya telah disiapkan oleh Masduki Thoha, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, dan Juri Ardiantoro.

Bumerang OTT KPK: Jeratan Hukum yang Mengepung

Panggung Muktamar mungkin telah usai, dan skenario Istana tampak berhasil dieksekusi dengan sempurna di permukaan. Namun, hukum sejarah memiliki caranya sendiri untuk membongkar kebusukan yang disembunyikan di bawah karpet kesucian.

Jauh setelah keriuhan Muktamar mereda, benang-benang persekongkolan itu mulai terurai satu per satu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggegerkan publik terkait kasus rasuah dan pemerasan di lingkungan BPN Kabupaten Bogor.
Kasus ini menjadi pintu masuk yang membongkar gurita bisnis dan penggalangan dana ilegal lingkaran dalam Nusron Wahid.

Empat orang kepercayaan yang dulu menjadi arsitek pengumpul dana swasta dan pemeras Kanwil/Kantah Pertanahan akhirnya tidak bisa lari dari jeratan hukum.

Fahd Arafiq, Arief Sugiyanto (Gus A), Erwin, dan Muhammad Fakhry Al Amudi secara resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK dan mengenakan rompi oranye.

Arif Sugiyanto (Gus A), yang dulu begitu perkasa mengatur aliran dana Rp150 miliar dari kepolisian dan mengelola safehouse Cibubur, kini harus meringkuk di sel tahanan.

Penangkapan empat orang kepercayaan ini tidak hanya membedah skandal pemerasan BPN Bogor, tetapi juga secara perlahan menyingkap tabir gelap bagaimana uang hasil korupsi birokrasi pertanahan digunakan untuk membeli suara dan merusak marwah institusi keagamaan. Jeratan hukum yang menjerat Gus A dan kawan-kawan kini menjadi ancaman nyata yang kian mendekat ke pusat pusaran kekuasaan Nusron Wahid. (*)