PONTIANAK,SP - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Barat menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai semakin tidak berpihak terhadap media lokal. Bahkan, banyak diantaranya media lokal yang tak kebagian "kue" publikasi dan iklan.

Terlebih lagi dengan alasan efisiensi anggaran, kerja sama publikasi untuk media lokal justru di pangkas dan dihilangkan. Sementara belanja lain yang dianggap kurang mendesak tetap berjalan.

“Saya sangat prihatin. Ketika Pemerintah Daerah berbicara efisiensi, yang pertama kali dipangkas atau dihilangkan justru anggaran publikasi media lokal. Padahal media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ungkap Ketua SMSI Kalbar, Muhammad Khusyairi dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2026)

Khusyairi mengatakan kondisi yang terjadi pada beberapa kabupaten contohnya di Kabupaten Sanggau. Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, kerja sama publikasi disebut hanya berbentuk iklan ucapan yang dibatasi juga.

Bahkan untuk Tahun Anggaran 2026, hingga memasuki bulan Juni tahun 2026 ini belum ada tanda-tanda permintaan pemasangan iklan maupun kerja sama publikasi dari pemerintah daerah.

“Ini sangat memprihatinkan. Tahun lalu hanya sebatas iklan ucapan, itu pun tidak seberapa sekarang memasuki pertengahan tahun ini pun belum ada kepastian kerja sama. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, bagaimana media lokal bisa bertahan?,” ujar pria yang akrab disapa Sery Tayan ini.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Sery Tayan ini juga menyoroti pola belanja publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Provinsi Kalbar yang dinilai terkesan hanya didominasi "media tertentu" saja.

Hal tersebut dianggap menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perusahaan media lokal yang juga memiliki legalitas resmi dan menjalankan kewajiban usaha di daerah.

“Kami melihat biaya publikasi di Pemkab Sanggau serta Pemprov Kalbar seolah hanya berputar pada media tertentu. Sementara media-media lokal yang tumbuh dan berkembang di Kalbar kurang mendapatkan perhatian,” cetusnya.
Pria berjenggot yang juga owner radarkalbar.com grup ini, menegaskan, media lokal bukan sekadar perusahaan biasa, melainkan bagian penting dalam pembangunan daerah, penyebarluasan informasi publik, hingga kontrol sosial.

Apalagi keseluruhan media lokal yang berada di Kalbar dan yang tergabung dalam SMSI yang memulai usaha dari daerah, mengurus perizinan di kabupaten/kota masing-masing, hingga membayar pajak di Kalbar.

“Media lokal ini anak daerah sendiri. Mereka membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan ikut membantu pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah semestinya mendapat perhatian,” katanya.

Diketahui, SMSI merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemilik media siber yang telah terverifikasi Dewan Pers. Secara nasional, SMSI menjadi organisasi perusahaan media siber dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yakni mencapai 3.375 media, berdasarkan rekor MURI Tahun 2022.

"SMSI di Kalbar saat ini beranggotakan 45 perusahaan media dengan kepengurusan yang tersebar di 15 kabupaten/kota," jelas Khusyairi

Khusyairi mengungkapkan, dirinya pun mendapat 'kabar burung' bahwa Pemerintah Daerah ada mamberikan kerjasama dengan Media Lokal yang di pilih oleh petinggi masing masing daerah

"Iya ada saja yang ngomong dengan saya, katanya Pemerintah Daerah pilih pilih untuk kerjasama dengan media lokal yang bisa mengikuti aturan dan bisa di atur oleh merka. Iya tapi itu entah benar atau tidak," katanya dengan nada kesal.

Atas kondisi ini, Owner media radarkalbar.com. Khusyairi meminta Pemprov, pemerintah daerah, Dinas Kominfo, hingga DPRD di seluruh wilayah Kalbar agar lebih berpihak terhadap keberlangsungan media lokal. Terutama dalam menciptakan kebijakan publikasi yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi media lokal hari ini. Jangan sampai media-media daerah satu per satu tumbang karena kurangnya perhatian pemerintah sendiri," pintanya.

Selain itu kata Sery Tayan, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pelaku media lokal. Apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan? Atau harus memukul dulu baru kemudian dirangkul?

"Yang menjadi pertanyaan kami hari ini, apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan? Atau mesti memukul dulu baru dirangkul? Jangan sampai muncul kesan seperti itu di tengah pelaku media lokal yang selama ini tetap menjaga profesionalisme dan kemitraan,” sindirnya. (Dit)