Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, Rabu (3/12/2025).

Rakor ini digelar untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia, terjangkau, dan aman secara distribusi di seluruh wilayah Kalbar.

Sekda Harisson menegaskan, pengelolaan komoditas pangan harus dilakukan secara terpadu mengingat sektor ini sangat sensitif dan memiliki dampak langsung terhadap inflasi daerah, stabilitas sosial, dan rasa aman masyarakat.

“Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga penyedia logistik merupakan prasyarat utama agar setiap kebijakan berjalan terukur, terstruktur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menyebut, jelang Natal dan Tahun Baru, konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga, kelangkaan pasokan, hingga praktik spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok.

“Setiap gejolak harga bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan stabilitas sosial. Pemerintah wajib memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak terkendali,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga meminta dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat, serta menginstruksikan Polda Kalbar untuk melakukan deteksi dini dan penindakan terhadap upaya penimbunan atau manipulasi harga.

Ia mengarahkan TPID provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun langkah aksi komprehensif menjaga stabilitas harga dan pasokan. Sekda juga meminta komitmen asosiasi, ritel modern, distributor, dan pelaku usaha agar menjaga distribusi tetap lancar dan perdagangan berjalan transparan.

Di akhir sambutannya, ia mengimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebih.

“Saya berharap langkah-langkah koordinatif ini memastikan masyarakat Kalbar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan strategi pengendalian harga dan pasokan di seluruh wilayah Kalbar. Termasuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan sektor logistik.

Agenda ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, serta diikuti pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan Polda Kalbar, distributor, ritel modern, dan pelaku logistik. (din)