PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar Kalbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Selasa (22/7/2026).

Rapat digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi akhir tahun 2026 dengan target inflasi nasional tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen.

Dalam pertemuan itu, TPID Kalbar menegaskan komitmennya memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, guna menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik, tetapi bagaimana kita memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Karena itu, seluruh TPID di provinsi maupun kabupaten/kota harus memperkuat koordinasi dan bergerak cepat menjalankan langkah-langkah konkret yang telah kita sepakati,” ujar Ria Norsan.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah rekomendasi strategis. Pada aspek keterjangkauan harga, TPID akan memperluas Program Gerai-Ku Disbunnak untuk komoditas telur ayam ras di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK), disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar.

Selain itu, intensifikasi GPM dan Operasi Pasar akan difokuskan pada komoditas beras, telur, bawang merah, dan aneka ikan dengan dukungan subsidi ongkos angkut serta kerja sama antardaerah, termasuk pasokan beras premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Optimalisasi pasokan Minyak Kita melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) lokal juga menjadi perhatian mengingat Kalbar memiliki pabrik minyak goreng.

Di sektor ketersediaan pasokan, TPID memastikan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu pasokan di pasar tradisional.

Berbagai langkah mitigasi musim kemarau juga akan diperkuat melalui antisipasi kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca, penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga pompanisasi sawah tadah hujan.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, pemerintah akan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan dari pelabuhan menuju pusat distribusi, terutama yang menghubungkan kota-kota IHK.

Penguatan skema kontinjensi logistik dan pengawasan distribusi BBM, termasuk penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan, juga menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.

Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, TPID akan memperluas publikasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, menyampaikan informasi secara cepat terkait pemadaman listrik, distribusi BBM, serta perkembangan harga pangan guna mencegah kepanikan masyarakat. Edukasi mengenai belanja bijak dan penguatan forum komunikasi lintas instansi juga akan terus ditingkatkan.

Ria Norsan menambahkan, pemantauan rutin terhadap stok pangan, harga kebutuhan pokok, serta ketersediaan LPG harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi gangguan pasokan dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini.

“Saya berharap seluruh pihak terus memperkuat sinergi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, TNI-Polri, BUMN, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat,” tutupnya.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, TPID Kalbar optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang memadai di tengah berbagai tantangan ekonomi pada akhir tahun 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan BI Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalbar, serta perwakilan BPS, Bulog, Pertamina, PLN, Badan Gizi Nasional, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (jee)