Melawi,SP -  DPRD Kabupaten Melawi melanjutkan agenda konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Pontianak dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Melawi tahun 2025–2029. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Melawi untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah secara lebih optimal, Selasa (8/7).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, yang didampingi oleh dua Wakil Ketua DPRD, yakni Matius Rindau, S.Hut dan Marwan. Turut hadir pula Ketua Komisi II DPRD Melawi, M. Doliya Syaiful Ramdani, S.H, serta Ketua Komisi III, Oktafianus.

Kedatangan rombongan DPRD Melawi disambut langsung Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas banyak aspek penting terkait penyusunan dan implementasi RPJMD, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi sumber utama pemasukan bagi Kabupaten Melawi. Ketua DPRD Melawi mengungkapkan pentingnya menggali potensi PAD secara maksimal agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.

Dalam diskusi, Ketua DPRD Melawi secara khusus menanyakan pengelolaan pajak, termasuk pajak atas pemanfaatan air bawah tanah. Meski saat ini penggunaan air bawah tanah untuk rumah tangga dan pertanian tidak dikenakan pajak, hal ini masih dalam bentuk wacana dan belum difinalisasi.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menjelaskan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan.

Satarudin juga menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurutnya, Bapenda adalah pintu utama pemasukan daerah, sehingga perlu diawasi dan dikontrol secara ketat oleh DPRD.

Jika Bapenda tidak dikelola dengan baik, maka potensi pendapatan daerah bisa hilang atau tidak maksimal. Oleh karena itu, kontrol dari legislatif menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” paparnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Melawi juga menyampaikan harapan agar DPRD Kota Pontianak dapat berbagi ilmu dan pengalaman dalam menyusun RPJMD yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Pontianak menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan berbagi praktik baik dalam proses perencanaan daerah. Ia menilai bahwa sinergi antar daerah penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Sebagai bentuk konkret dukungan, Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Ibu Titin, menyerahkan dokumen contoh RPJMD Kota Pontianak kepada DPRD Melawi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Melawi.

Ketua DPRD Melawi menyambut baik bantuan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD Kota Pontianak dalam berbagi pengalaman serta dokumen resmi yang berguna dalam proses legislasi dan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, dalam diskusi juga dibahas soal efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ketua DPRD Kota Pontianak menyoroti banyaknya jumlah OPD di Kabupaten Melawi yang menurutnya dapat membebani anggaran daerah.

Ia menyarankan agar Pemda Melawi mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah OPD, terutama yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Bahkan, OPD yang tidak efektif disarankan untuk dikembalikan kewenangannya ke tingkat provinsi.

Saran tersebut dilontarkan dengan tujuan agar penggunaan APBD Kabupaten Melawi bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Efisiensi struktural ini dinilai penting demi menghindari pemborosan anggaran. (eko)