PONTIANAK, SP – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Kalimantan Barat (Kalbar) masih mampu menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.

Di balik capaian tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat daya beli, sekaligus menopang berbagai program pembangunan di daerah.

Hingga September 2026, realisasi belanja negara di Kalbar mencapai Rp22,29 triliun atau 75,51 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 4,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan negara berhasil dihimpun sebesar Rp11,05 triliun atau 71,39 persen dari target.

Penerimaan tersebut tumbuh 28,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja penerimaan negara terutama ditopang sektor perpajakan yang tumbuh 31,20 persen, dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp9,06 triliun dan bea cukai Rp912,53 miliar.

Kondisi tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara yang tetap terjaga. Pada saat bersamaan, belanja negara terus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Dari sisi fiskal, defisit APBN di Kalbar tercatat Rp11,24 triliun atau menyempit 11,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga di tengah kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ekonomi Kalbar Tumbuh di Tengah Tantangan Global

Pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 5,61 persen pada triwulan II 2026 menjadi salah satu gambaran ketahanan ekonomi daerah menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, potensi konflik di Eropa, kebijakan suku bunga tinggi sejumlah bank sentral, hingga penguatan dolar Amerika Serikat menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian global dan domestik.

Namun, sejumlah sektor ekonomi Kalbar masih menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 12,71 persen, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,11 persen.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi mencapai 20,96 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan perkembangan positif. Pada Agustus 2026, neraca perdagangan Kalbar mencatat surplus sebesar 98,62 juta dolar AS. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, surplus perdagangan mencapai 634,88 juta dolar AS.

Nilai ekspor tercatat sebesar 1,37 miliar dolar AS atau tumbuh 3,20 persen secara tahunan. Komoditas utama ekspor meliputi lemak dan minyak hewan atau nabati, bahan kimia anorganik, serta berbagai produk kimia, dengan negara tujuan utama Malaysia, Mesir, dan Belanda.

Kemiskinan Turun, Daya Beli Tetap Jadi Perhatian

Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, indikator kesejahteraan masyarakat Kalbar juga menunjukkan perbaikan.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin turun menjadi 5,78 persen atau sekitar 313,37 ribu jiwa. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen.

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini juga tercatat sebesar 0,311, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,368.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada 2025 mencapai 72,09 atau tumbuh 1,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi pertumbuhan IPM tertinggi ketiga secara nasional.

Perbaikan tersebut didukung peningkatan sejumlah indikator, antara lain umur harapan hidup mencapai 74,28 tahun, rata-rata lama sekolah 8,07 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar Rp10,69 juta per tahun.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar pada Mei 2026 turun menjadi 4,46 persen dari 4,57 persen pada Februari 2026. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 43,27 persen.

Meski demikian, pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian. Pada September 2026, inflasi tahunan Kalbar tercatat 4,35 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.

Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Transfer Daerah Tembus Rp13,73 Triliun

Dukungan APBN terhadap pembangunan Kalbar tidak hanya melalui belanja pemerintah pusat, tetapi juga transfer ke daerah (TKD) untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Hingga 30 September 2026, realisasi TKD mencapai Rp13,73 triliun atau 82,09 persen dari pagu sebesar Rp16,72 triliun.

Penyaluran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,32 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp535,46 miliar, Dana Desa Rp565,30 miliar, serta berbagai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik.

Dukungan terhadap sektor pendidikan juga terus berjalan. Realisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mencapai Rp1,41 triliun atau 98,27 persen dari pagu.

Sementara itu, Dana Desa telah menjangkau 2.044 desa pada tahap pertama dan 1.488 desa pada tahap kedua. Penyaluran tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan desa, memperkuat pelayanan dasar, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok.

Pada sisi APBD konsolidasian, pendapatan daerah hingga September 2026 tercatat Rp16,15 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp13,78 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan tumbuh 16,45 persen menjadi Rp4,61 triliun, meskipun pendapatan transfer mengalami kontraksi.

Program Prioritas Jangkau Jutaan Masyarakat

Selain mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, APBN juga menjadi instrumen pembiayaan berbagai program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar hingga 30 September 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2,21 triliun. Program tersebut menjangkau sekitar 1,1 juta penerima manfaat, didukung 566 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menyerap 22.560 tenaga kerja.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga telah menjangkau 1.054.243 jiwa hingga 18 September 2026 atau 39,43 persen dari target tahun 2026.

Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah merealisasikan anggaran Rp556,52 miliar dan menjangkau 641 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang tersebar di Kalbar, termasuk Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang.

Penguatan ekonomi masyarakat desa turut dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga 30 September 2026, sebanyak 2.143 koperasi telah terbentuk di Kalbar dengan volume transaksi mencapai 508.119 transaksi senilai Rp5,35 miliar.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,51 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 51.401 orang. Nilai penyaluran tersebut tumbuh 40,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dukungan pembiayaan juga diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga September 2026, penyalurannya mencapai 5.865 debitur dengan nilai Rp769,49 miliar.

Berbagai capaian tersebut memperlihatkan bagaimana APBN tidak hanya berperan menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga hadir melalui program pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan akses terhadap layanan dasar.

Ke depan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar pelaksanaan APBN dan APBD semakin efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih merata.

Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, APBN diharapkan terus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kalbar, sekaligus menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. (*)