PONTIANAK, SP – Persoalan keterbatasan ruang fiskal daerah hingga belum terealisasinya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Aspirasi itu diserap Banggar DPR RI saat menggelar pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadri, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi fiskal daerah beserta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Menurutnya, Banggar saat ini tengah membahas rancangan APBN 2027 sehingga masukan dari daerah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional, terutama yang berkaitan dengan skema Transfer ke Daerah (TKD).

“Hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah dan berbagai persoalan yang dihadapi. Saat ini Badan Anggaran sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini menjadi bahan yang sangat penting, terutama berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan fiskal lainnya,” ujar Syarief.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Di antaranya tingginya belanja pegawai yang masih membebani APBD, belum terealisasinya sebagian dana bagi hasil dari pemerintah pusat, serta kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Syarief mengungkapkan, tingginya porsi belanja pegawai menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan pemerintah daerah. Bahkan, di sejumlah daerah, lebih dari separuh APBD digunakan untuk membayar gaji aparatur sehingga ruang anggaran untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

“Kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya habis untuk belanja pegawai. Selain itu, ada juga persoalan dana bagi hasil yang belum direalisasikan, serta kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan,” katanya.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan dibawa ke pembahasan di Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan dalam merumuskan arah kebijakan APBN tahun depan.

Ia menilai, pemerintah daerah berharap skema Transfer ke Daerah dapat diperkuat agar ruang fiskal semakin memadai untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan daerah tentu agar dana transfer ke daerah dan berbagai dukungan fiskal lainnya yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan. Namun semua itu tentu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta tetap mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Syarief menambahkan, penyusunan APBN 2027 harus mampu mengakomodasi kebutuhan riil daerah tanpa mengabaikan kondisi keuangan negara. Karena itu, Banggar DPR RI akan menelaah seluruh masukan yang diterima sebelum menetapkan kebijakan anggaran bersama pemerintah.

“Tentu semua masukan ini akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara. Namun kami tetap berkomitmen agar kebutuhan daerah menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027 dengan tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya. (din)