KAPUAS RAYA, SP - Pembangunan Jembatan Melawi 2 diperkirakan tak selesai hingga akhir Desember 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi pun bakal melakukan adendum dengan perpanjangan waktu kontrak hingga awal 2022 mendatang.

Kepala Dinas PUPR Melawi, Makarius Horong, ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/12) mengungkapkan bahwa adendum waktu diberikan pada pihak pelaksana pembangunan Jembatan Melawi 2, mengingat sejumlah bencana dan kondisi cuaca ekstrem yang melanda Melawi sejak beberapa bulan terakhir.

"Dampak bencana dan musim hujan sehingga pelaksanaan pembangunan Jembatan Melawi 2 dilakukan adendum. Secara kontrak, semestinya berakhir pada 23 Desember, tapi kita berikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut," katanya. 

Kendati mendapat tambahan waktu, Horong menegaskan pihaknya tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Seperti di antaranya tentang pengenaan sanksi denda satu per mil per hari dari sisa kontrak.

"Maksimal perpanjangan waktu 50 hari. Kita mengharapkan pemasangan rangka dan pengecoran bisa selesai sehingga Jembatan Melawi 2 bisa berfungsi," tuturnya.

Horong menyampaikan, faktor cuaca ekstrem dan banjir beberapa waktu lalu memang menjadi kendala utama dalam proses pemasangan rangka jembatan. Bahkan, para pekerja tak berani berada di atas jembatan saat hujan petir terjadi. 

"Realisasi di lapangan masih mengerjakan rangka bentang ketiga. Semoga cuaca bagus, tak ada halangan. Walau terlambat, semoga tetap selesai. Karena memang pekerjaan yang berat yakni pemasangan rangka," terangnya. 

Posisi Pilar Fondasi Tak Presisi

Ditemui terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Melawi, Edi Lugito, mengungkapkan realisasi proyek Jembatan Melawi 2 sudah melebihi 50 persen. Kontrak proyek lanjutan Jembatan Melawi 2 bahkan sudah dua kali diadendum.

"Adendum kedua kemarin perpanjangan waktu hingga 31 Desember. Kalau tidak selesai juga, maka sesuai dengan edaran Menkeu dapat diperpanjang selama 50 hari kerja dengan jaminan garansi bank," paparnya.

Edi menjelaskan bahwa garansi bank harus disiapkan pihak pelaksana dengan nilai dari sisa kontrak. Perusahaan pelaksana wajib menyediakan dana tersebut di bank dan baru bisa ditarik bila kegiatan tersebut selesai dikerjakan. 

"Sedangkan penerapan denda satu per mil, baru berlaku per 1 Januari," jelasnya. 

Terkait adanya isu bahwa posisi pilar fondasi jembatan yang tidak presisi dengan rangka yang akan dipasang, dibenarkan oleh Edi. Hal ini diketahui saat pemasangan rangka bentang ketiga. Menurutnya, kesalahan ini terjadi dari perencanaan lama jembatan beberapa tahun lalu.

"Hal ini terjadi karena posisi tiang pancang tidak pas atau sedikit serong. Sehingga terjadi selisih rangka dengan fondasi, kurang lebih 5 centimeter," paparnya.

Namun, lanjut Edi, setelah dikonsultasikan pada ahli struktur jembatan, pemasangan rangka jembatan tetap dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan pada pilar pondasi jembatan. Saat ini, penambahan struktur pada fondasi sedang dikerjakan. 

"Artinya, ini tetap aman terkait dengan keselamatan. Sekarang juga rangka jembatan masih dirakit," tandasnya. (eko/lha)