MELAWI,SP - ‎Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Melawi meminta Pemerintah Kabupaten Melawi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Menurut fraksi, kondisi jalan dan jembatan yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

‎‎Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Anen, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (21/7).

‎‎Antonius mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di Kabupaten Melawi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan akses yang layak.

‎‎"Infrastruktur jalan dan jembatan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik akan memperlancar mobilitas warga serta mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan," tegas Anen.

‎‎Ia menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap sejumlah usulan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di berbagai kecamatan. Di antaranya perbaikan jalan dan jembatan di Desa Melamut Bersatu, Kayan Semapau, Tengkajau, Senibung, Merah Arai, Nanga Man, Engkurai, Sungai Pinang, Merpak, ruas Simpang Mulung–Pelinggang, jalan menuju Balai Agas, pembangunan abutmen Jembatan Sungai Ella di Desa Kerangan Kora, penyelesaian Jembatan Sungai Nuak di Desa Nuak, peningkatan jalan di Kota Ella Hilir, serta rehabilitasi Jembatan Gantung Tanjung Sokan–Munggu Kedakal.

‎‎Selain infrastruktur, Antonius menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah melakukan efisiensi belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fraksi meminta agar APBD 2027 lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, serta menetapkan plafon anggaran yang realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.

‎‎Respons terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (22/7) melalui jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Jaya Sutardi.

‎‎Pemerintah menyatakan akan terus melakukan penyesuaian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

‎‎"Ke depannya kami akan selalu berkomitmen melakukan penyesuaian dalam penyusunan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Melawi, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta mengurangi belanja yang bersifat konsumtif, seperti belanja kendaraan dan lainnya," kata Jaya Sutardi membacakan jawaban pemerintah.

‎‎Menanggapi usulan pembangunan infrastruktur, Jaya mengatakan pemerintah mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi belanja masih menjadi tantangan. Namun demikian, pemerintah menegaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan maupun jembatan tetap akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi, hasil kajian teknis, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

‎‎Pemerintah juga memastikan seluruh usulan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Khusus pembangunan abutmen Jembatan Sungai Ella di Desa Kerangan Kora dan penyelesaian Jembatan Sungai Nuak di Desa Nuak, pemerintah menilai kedua proyek tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga akan terus diupayakan melalui alokasi APBD maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat.

‎‎"Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata, berkelanjutan, serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi, sejalan dengan berbagai aspirasi yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ujarnya. (eko)