‎MELAWI, SP – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

‎Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ogie Tadeo, meminta pemerintah daerah lebih proaktif menghadapi musim kemarau dan ancaman karhutla yang berdampak terhadap kesehatan serta perekonomian masyarakat.

‎"Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar. Pemerintah harus hadir sejak pencegahan, kesiapsiagaan, sampai penanganan dampak bencana," tegas Ogie saat membacakan pandangan umum fraksinya, Selasa (8/9).

‎Fraksi PDIP juga menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar. Anggaran tersebut diminta siap digunakan untuk penanganan darurat, termasuk pelayanan kesehatan bagi warga terdampak asap. Selain itu, fraksi mempertanyakan anggaran Kajian Risiko Bencana (KRB) yang tercantum Rp0.

‎Persoalan lain yang disoroti meliputi krisis air bersih, kelangkaan BBM dan gas elpiji 3 kg, gejolak harga bahan pokok, serta kenaikan anggaran jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp29,980 miliar.

‎Menjawab pandangan fraksi dalam rapat paripurna lanjutan, Rabu (9/9), Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Paulus, mengatakan dari pagu BTT Rp1 miliar, sekitar Rp600 juta telah digunakan untuk penanganan keadaan darurat. Dengan demikian, masih tersedia sekitar Rp400 juta.

‎"Dengan demikian, masih tersedia ruang fiskal sekitar Rp400 juta sebagai bagian dari kesiapsiagaan pemerintah," jelas Paulus saat membacakan jawaban pemerintah.

‎Paulus menambahkan, Pemkab Melawi telah menyiagakan 180 personel gabungan dari delapan instansi dan organisasi masyarakat, membentuk Satgas Kecamatan, serta meminta fasilitas kesehatan dan rumah sakit bersiaga menghadapi dampak kabut asap.

‎Terkait KRB, pemerintah merencanakan penganggaran penyusunannya melalui APBD Murni 2027. Sementara untuk krisis air bersih, dokumen RISPAM Melawi tahun 2022 baru memiliki skor 54,44 persen. Pemkab akan melakukan reviu dan revisi agar memenuhi syarat untuk memperoleh DAK Air Bersih.

‎Untuk mengatasi kelangkaan BBM, elpiji 3 kg, dan gejolak harga bahan pokok, Pemkab telah membentuk Tim Satgas Pengawasan BBM, menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 32 Tahun 2026, serta memantau harga melalui aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan guna menyiapkan operasi pasar.

‎Sementara di sektor infrastruktur, Paulus menegaskan kenaikan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp29,980 miliar akan dioptimalkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

‎"Strategi yang ditempuh pemerintah daerah dalam upaya penyerapan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui penyusunan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi teknis, serta keterhubungan antarwilayah," pungkasnya. (eko)