PONTIANAK, SP - Di tengah kompleksitas persoalan pembangunan, lingkungan, pertanahan hingga ekonomi masyarakat, sebuah organisasi baru hadir di Kalimantan Barat dengan membawa pendekatan berbeda.

Borneo Harapan Nusantara (BHN) resmi dideklarasikan di Pontianak, Rabu (9/9/2026), dengan tekad menjadi mitra pemerintah sekaligus pengawal agar pembangunan tetap berada pada jalur keadilan dan keberlanjutan.

BHN tidak ingin sekadar hadir sebagai organisasi yang memberikan dukungan terhadap pemerintah.

Lebih dari itu, organisasi yang dihimpun dari berbagai latar belakang pengalaman tersebut menempatkan dirinya sebagai mitra yang siap mendampingi, mendorong, sekaligus mengoreksi kebijakan pembangunan ketika dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Ketua Umum BHN, Dr. Drs. Alexius Akim, MM, mengatakan kehadiran BHN berangkat dari kegelisahan sekaligus kepedulian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

“BHN muncul di Kalimantan Barat sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau kita bicara mitra, berarti kita ikut mendampingi, ikut menyukseskan, tetapi juga ikut mengoreksi manakala pembangunan itu menyimpang dari hal yang sebenarnya,” kata Alexius.

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah bukan dimaksudkan untuk berhadap-hadapan, melainkan bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Karena itu, BHN ingin membangun pola hubungan yang konstruktif dengan pemerintah.

Ketika kebijakan berjalan baik, BHN akan memberikan dukungan. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, organisasi tersebut akan menyampaikan pandangan dan koreksi berdasarkan kepentingan masyarakat.

Empat Nilai yang Menjadi Napas BHN

Alexius menjelaskan, BHN memiliki empat nilai utama yang menjadi fondasi organisasi, yakni kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas.

Keempat nilai tersebut menjadi arah dalam menentukan sikap maupun program BHN ke depan.

“Empat nilai ini yang menjadi napas BHN. Ada kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas. Ini yang akan menjadi dasar kita bergerak,” jelasnya.

Dengan fondasi tersebut, BHN ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi.

Lingkungan Menjadi Perhatian Utama

Salah satu isu yang akan menjadi perhatian serius BHN adalah lingkungan hidup.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun di Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh persoalan yang menurut BHN membutuhkan pendekatan bersama.

Alexius menilai penanganan karhutla tidak boleh terjebak dalam pola saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Jangan selalu melempar persoalan ke sana-sini. Ini persoalan bersama. Mari kita atasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat punya tugasnya, provinsi punya tugasnya, pemerintah daerah juga punya tugasnya. Yang penting kita kolaborasi,” tegasnya.

BHN juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau masih berlangsung.

Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan perlindungan lebih terhadap kelompok rentan, seperti balita dan lanjut usia, ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla.

“Musim kemarau ini masih panjang. Kita harus hati-hati bermain api. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk anak-anak yang masih balita dan para lansia, kalau kondisi asap memburuk, sebaiknya membatasi diri untuk keluar rumah karena asap bisa membahayakan saluran pernapasan,” ujarnya.

Tak Hanya Lingkungan

Selain lingkungan hidup, BHN juga akan memberi perhatian pada sejumlah sektor strategis lainnya, seperti infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pendidikan, hukum, ekonomi rakyat dan pertanahan.

Menurut Alexius, berbagai sektor tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat.

Persoalan pertanahan, misalnya, tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan hidup serta akses masyarakat terhadap sumber daya.

Begitu pula pembangunan infrastruktur. BHN ingin memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melihat persoalan lingkungan hidup, infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, hukum dan pertanahan. Kita tetap berpikir kritis, terutama terhadap hal-hal yang selama ini kita nilai masih kurang berpihak kepada masyarakat kecil,” katanya.

Kekuatan BHN Ada pada Keberagaman Pengalaman

Salah satu hal yang menjadi modal BHN adalah komposisi anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pengalaman.

Alexius menyebut sebagian besar pengurus memiliki pengalaman panjang di pemerintahan maupun berbagai bidang profesional.

“Hampir 80 persen yang ada di BHN ini merupakan mantan pejabat. Ada yang pernah menjadi kepala dinas PU, ada yang berpengalaman di bidang pertanahan, ekonomi dan koperasi, kepegawaian, asisten pemerintahan, advokat dan berbagai bidang lainnya,” ungkapnya.

Keberagaman tersebut diyakini akan membuat BHN memiliki perspektif yang lebih luas ketika melihat persoalan di lapangan.

Mereka yang sebelumnya mungkin memiliki posisi dan pandangan berbeda, kini dipertemukan dalam satu wadah dengan tujuan yang sama.

“Kita macam-macam latar belakangnya. Di luar mungkin masing-masing punya pandangan berbeda. Tetapi untuk kepentingan BHN dan masyarakat, kita menyatu. Ini yang menjadi kekuatan kita,” ujarnya.

Deklarasi Sebagai Titik Awal

Deklarasi BHN bukan dimaksudkan sebagai puncak kegiatan, melainkan justru menjadi titik awal untuk membuktikan bahwa organisasi tersebut mampu menerjemahkan gagasan menjadi kerja nyata.

Semangat “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan” yang diusung BHN menjadi pesan bahwa organisasi tersebut ingin membangun kekuatan kolektif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Alexius menegaskan, BHN akan berusaha menjaga keseimbangan antara dukungan dan sikap kritis terhadap pemerintah.

“Kita bukan hadir untuk mencari kesalahan pemerintah. Kita hadir untuk bersama-sama membangun. Kalau ada yang baik, kita dukung dan sukseskan. Kalau ada yang perlu dikoreksi, kita sampaikan. Karena tujuan akhirnya adalah pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, deklarasi BHN di Kalimantan Barat membawa pesan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dibangun dari atas, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dan pengawasan dari berbagai elemen.

BHN kini menempatkan dirinya di ruang tersebut: menjadi bagian dari pembangunan, tetapi tetap menjaga sikap kritis agar pembangunan tidak kehilangan arah, berkeadilan, berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. (*)