PONTIANAK, SP – Fenomena pinjaman online (pinjol), khususnya yang ilegal, menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar).

Kemudahan memperoleh pinjaman melalui aplikasi digital membuat banyak anak muda tergoda mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidup.

Namun di balik proses pencairan dana yang cepat, tersimpan risiko besar berupa jeratan utang, gangguan kesehatan mental, rusaknya rekam jejak keuangan, hingga hilangnya kesempatan memperoleh pekerjaan.

Para ekonom, psikolog, regulator, hingga pemerintah sepakat bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi penyebab utama generasi muda mudah terjebak dalam praktik pinjaman online. Persoalan tersebut kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai masalah ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, kesehatan mental, bahkan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Fenomena tersebut juga mulai banyak ditemukan di Kalbar, di mana tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, pengaruh media sosial, serta rendahnya pemahaman mengenai risiko pinjaman digital menjadi kombinasi yang membuat anak muda rentan memanfaatkan pinjol sebagai solusi instan.

Selain mengganggu kesehatan mental, pinjol juga berpotensi merusak masa depan generasi muda. Riwayat kredit yang buruk akan tercatat dalam SLIK OJK dan menjadi pertimbangan lembaga keuangan ketika seseorang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, maupun modal usaha.

Bahkan, saat ini sejumlah perusahaan mulai mempertimbangkan rekam jejak keuangan calon karyawan, terutama pada posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan tingkat kepercayaan tinggi.

Artinya, keputusan meminjam secara sembarangan hari ini dapat menghambat kesempatan memperoleh pekerjaan maupun membangun karier di masa depan.

Terjebak Pinjol, Sulit Mendapat Pekerjaan

Kisah pahit dialami Ate (bukan nama sebenarnya), seorang pemuda di Kota Pontianak yang hingga kini masih merasakan dampak dari keputusan menggunakan pinjaman online beberapa tahun lalu.

Saat itu, ia mengaku meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup ketika belum memiliki pekerjaan tetap.

Awalnya jumlah pinjaman tidak terlalu besar. Namun karena bunga dan biaya administrasi terus bertambah, ia akhirnya kembali meminjam dari aplikasi lain untuk menutup pinjaman sebelumnya.

"Saya pikir setelah dapat pekerjaan semuanya bisa langsung dilunasi. Ternyata tidak semudah itu. Akhirnya saya gali lubang tutup lubang sampai tidak sanggup lagi membayar," ujarnya kepada Suara Pemred, Selasa, 20 Juli 2026.

Akibat gagal membayar, namanya tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dahulu lebih dikenal masyarakat sebagai BI Checking.

Catatan kredit tersebut kini menjadi hambatan besar ketika dirinya melamar pekerjaan.

"Sudah beberapa kali saya lolos administrasi dan wawancara. Tetapi setelah perusahaan melakukan pengecekan data, saya diberi tahu kalau masih memiliki catatan kredit bermasalah sehingga belum bisa diterima bekerja," katanya.

Menurut Ate, pengalaman tersebut membuatnya mengalami tekanan psikologis yang cukup berat.

"Saya sempat stres karena setiap hari diteror penagih utang. Di sisi lain saya ingin memperbaiki hidup dengan bekerja, tetapi kesempatan itu justru tertutup karena riwayat kredit saya," ungkapnya.

Kini ia berusaha menyelesaikan seluruh kewajibannya secara bertahap dan berharap pengalamannya menjadi pelajaran bagi anak muda lainnya.

"Kalau memang bukan kebutuhan yang benar-benar mendesak, jangan pernah tergoda pinjol. Dampaknya bisa bertahun-tahun," pesannya.

Fenomena pinjaman online di kalangan anak muda tidak muncul begitu saja.

Psikolog menilai perkembangan teknologi digital membuat Generasi Z tumbuh di era serba instan.

Berbagai kebutuhan dapat dipenuhi hanya melalui telepon genggam, termasuk memperoleh pinjaman uang dalam hitungan menit.

Tekanan gaya hidup yang dibentuk media sosial turut memperparah kondisi tersebut. Paparan konten mengenai tren fesyen, gawai terbaru, kuliner, hingga gaya hidup mewah membuat sebagian anak muda merasa harus mengikuti lingkungan meskipun kondisi keuangan belum memungkinkan.

Akibatnya, ketika keinginan lebih besar dibandingkan kemampuan finansial, pinjaman online dianggap sebagai jalan keluar tercepat.

Padahal, keputusan yang diambil secara impulsif justru menjadi awal munculnya berbagai persoalan baru.

 Kerugian Masyarakat Capai Rp880 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal, mulai dari pinjaman online (pinjol) fiktif, judi online (judol), hingga investasi bodong yang telah menimbulkan kerugian sangat besar.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Rochma Hidayati, mengungkapkan nilai kerugian masyarakat Kalbar akibat berbagai bentuk kejahatan keuangan digital tersebut diperkirakan telah mencapai Rp880 miliar.

Menurut Rochma, perkembangan teknologi digital memang memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan.

Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan.

Karena itu, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Kalbar, terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

"Kami terus mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai tawaran pinjaman yang terlalu mudah, investasi dengan janji keuntungan tinggi, maupun berbagai bentuk aktivitas keuangan yang tidak memiliki izin resmi," ujar Rochma.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian OJK Kalbar adalah penipuan bermodus pinjaman online fiktif berkedok kredit iPhone yang terjadi di Pontianak.

Dalam kasus tersebut, sekitar 215 orang menjadi korban. Mayoritas korban merupakan ibu rumah tangga yang dijanjikan dapat memiliki telepon seluler dengan sistem kredit mudah.

Namun, setelah proses pengajuan pinjaman dilakukan, para korban justru dibebani kewajiban membayar cicilan pinjaman online, sementara barang yang dijanjikan tidak pernah diterima.

Kasus tersebut menjadi contoh bagaimana pelaku memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat dengan menggunakan modus yang tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya bertujuan memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan data dan fasilitas pinjaman digital.

 Perkuat Edukasi dan Literasi Keuangan

Untuk mencegah bertambahnya korban, OJK Kalbar terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga pelaku usaha.

Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, termasuk foto kartu identitas, nomor rekening, kode OTP, maupun informasi lain yang dapat disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh penawaran pinjaman yang menjanjikan pencairan dana secara cepat tanpa proses verifikasi yang jelas ataupun investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal.

 Cek Legalitas Meminjam

Rochma menegaskan bahwa langkah paling sederhana untuk menghindari menjadi korban adalah selalu memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan sebelum menggunakan layanan pinjaman maupun investasi.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui Portal Konsumen OJK, menghubungi Kontak OJK 157, atau memanfaatkan kanal resmi OJK apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal.

"Jangan mudah percaya pada penawaran yang disampaikan melalui media sosial, pesan singkat, atau aplikasi percakapan. Pastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan tersebut memiliki izin resmi dari OJK. Edukasi dan kehati-hatian menjadi benteng utama agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan keuangan digital," tegas Rochma.

Merusak Kesehatan Mental

Seorang Psikolog di Kota Pontianak, Andarini Cahyani mengingatkan bahwa dampak pinjaman online tidak berhenti pada persoalan utang.

Menurutnya, tekanan akibat kewajiban membayar cicilan, bunga yang terus bertambah, hingga ancaman dari penagih utang dapat memicu gangguan kesehatan mental.

Korban umumnya mengalami kecemasan menghadapi jatuh tempo pembayaran, sulit tidur, kehilangan konsentrasi, rasa bersalah, depresi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

"Masalah keuangan sering kali tidak berhenti pada aspek ekonomi. Ketika seseorang terus diteror karena utang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan produktivitas dalam bekerja maupun belajar," jelasnya.

Pada pinjol ilegal, tekanan psikologis menjadi lebih berat karena korban sering menerima intimidasi berupa telepon, pesan singkat, hingga ancaman penyebaran data pribadi kepada keluarga, teman maupun rekan kerja.

Situasi tersebut membuat banyak korban merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan memilih mengisolasi diri.

Psikolog juga mengingatkan bahwa kebiasaan menggunakan pinjaman untuk memenuhi gaya hidup akan membentuk pola pengambilan keputusan yang impulsif sehingga berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam lingkaran utang berkepanjangan.

Literasi Keuangan Masih Rendah

Kekhawatiran terhadap maraknya pinjaman online juga menjadi perhatian para ekonom dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Direktur Eksekutif INDEF, Dr. Tauhid Ahmad, menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat merupakan langkah paling efektif agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman instan.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami risiko bunga tinggi maupun konsekuensi jangka panjang sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman digital.

Peneliti Center of Digital Economy and SME INDEF, Nailul Huda, memaparkan perkembangan industri keuangan digital di Indonesia, termasuk tren pinjaman online dan layanan Buy Now Pay Later (PayLater) beserta regulasi yang telah diterbitkan pemerintah.

Sementara itu, peneliti Izzudin Al Farras Adha menilai rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masih menjadi tantangan terbesar dalam menekan angka penggunaan pinjol.

Ia juga memperkenalkan konsep Earned Wage Access (EWA) sebagai alternatif legal yang memungkinkan pekerja memperoleh akses terhadap upah yang telah dihasilkan tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Perwakilan GajiGesa, Ade Yuanda Saragih, menambahkan bahwa perusahaan teknologi finansial juga memiliki tanggung jawab meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui layanan yang aman, sehat, dan berpihak kepada konsumen.

Anak Muda Kelompok Paling Rentan

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya penggunaan pinjaman online di kalangan anak muda.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, mengatakan minimnya literasi keuangan digital membuat anak-anak dan remaja rentan menjadi korban pinjol maupun investasi ilegal.

"Literasi keuangan digital harus diberikan sedini mungkin agar anak-anak mampu memahami risiko penggunaan layanan keuangan digital dan dapat mengambil keputusan finansial yang tepat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK, Hudiyanto, mengungkapkan sekitar 60 persen pengguna pinjaman online merupakan kelompok usia 19–34 tahun.

Menurutnya, perilaku konsumtif, rendahnya budaya menabung, serta penggunaan gawai yang tinggi namun tidak diimbangi literasi digital menjadi penyebab utama generasi muda mudah terjebak pinjaman online maupun judi online.

Meski demikian, Hudiyanto menegaskan bahwa tidak semua pinjaman online berbahaya. Pinjol legal yang telah memperoleh izin dan diawasi OJK masih dapat dimanfaatkan secara bijak apabila benar-benar sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan membayar.

Literasi Keuangan Jadi Benteng Utama

Para narasumber sepakat bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan solusi paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerat pinjaman online.

Masyarakat diimbau membiasakan diri menyusun perencanaan keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, meningkatkan budaya menabung, serta menghindari keputusan finansial yang didasarkan pada dorongan sesaat.

Sebelum menggunakan layanan pinjaman digital, masyarakat juga diminta memastikan bahwa penyelenggara telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Apabila menemukan praktik pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, maupun intimidasi dari debt collector, masyarakat dapat segera melaporkan kepada Satgas PASTI, OJK, maupun aparat penegak hukum.

Di sisi lain, korban yang mulai mengalami gangguan psikologis akibat tekanan utang juga diimbau segera mencari bantuan profesional melalui layanan psikolog klinis maupun fasilitas kesehatan pemerintah seperti RSJD Sungai Bangkong Pontianak atau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, termasuk melalui mekanisme rujukan BPJS Kesehatan. (tim)

Satgas PASTI Hentikan 951 Pinjol Ilegal dan 238 Investasi Bodong

OJK Blokir Ratusan Ribu Rekening, Dana Korban Rp585,4 Miliar Berhasil Diamankan

 OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya memberantas aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di ruang digital. Sepanjang semester pertama 2026, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal serta 238 penawaran investasi ilegal yang beredar melalui berbagai situs maupun aplikasi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi.

"Dari 1 Januari hingga 30 Juni 2026, Satgas PASTI telah menghentikan sebanyak 1.218 entitas keuangan ilegal, terdiri atas 951 pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, serta berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Selasa (7/7/2026).

Secara kumulatif, sejak Satgas PASTI dibentuk pada 2017 hingga Juni 2026, OJK telah menindak atau memblokir 15.224 entitas keuangan ilegal.

Dari jumlah tersebut, 12.824 merupakan pinjaman online ilegal, 2.120 investasi ilegal, 278 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Pengaduan Masyarakat Terus Meningkat

Maraknya praktik pinjol ilegal juga tercermin dari tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang diterima OJK. Selama periode Januari hingga Juni 2026, OJK menerima 22.206 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal.

Sebanyak 19.169 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.878 laporan mengenai investasi ilegal, serta 159 laporan terkait praktik gadai ilegal.

Data tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal masih menjadi bentuk kejahatan finansial digital yang paling banyak merugikan masyarakat Indonesia.

Modus Pinjol Semakin Beragam

Satgas PASTI mengungkapkan bahwa pelaku pinjaman online ilegal terus mengembangkan berbagai modus baru agar lebih mudah menjaring korban.

Salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan data pribadi, baik melalui pencurian data kontak, akses galeri foto, maupun informasi pribadi lainnya yang kemudian digunakan sebagai alat intimidasi ketika korban mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain itu, pelaku juga banyak menggunakan modus impersonation, yaitu meniru nama, logo, hingga identitas perusahaan jasa keuangan yang telah memiliki izin resmi OJK sehingga masyarakat mengira layanan tersebut legal.

Modus lainnya adalah menawarkan pinjaman melalui SMS, WhatsApp, media sosial, maupun tautan digital tanpa melalui toko aplikasi resmi.

Tidak hanya pinjaman online ilegal, Satgas PASTI juga menemukan berbagai bentuk penawaran investasi bodong yang terus berkembang, antara lain:

• jasa periklanan dengan sistem deposit yang menjanjikan keuntungan besar dari aktivitas sederhana seperti memberikan ulasan atau menonton iklan;
• penawaran investasi menggunakan identitas perusahaan legal (impersonation);
• penawaran pendanaan proyek dengan imbal hasil tetap tanpa model bisnis yang jelas;
• praktik money game yang mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber keuntungan; serta
• perdagangan aset kripto ilegal yang menawarkan keuntungan tinggi tanpa memiliki izin dari otoritas berwenang.

Sebagian besar modus tersebut disebarluaskan melalui media sosial, grup percakapan, aplikasi pesan instan, hingga berbagai platform digital lainnya.

Ratusan Ribu Rekening Diblokir

Selain memberantas pinjaman online ilegal, Satgas PASTI bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga memperkuat penanganan kasus penipuan transaksi keuangan.

Sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, lembaga tersebut telah menerima 515.345 laporan masyarakat terkait dugaan penipuan transaksi keuangan.

Dari laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, sementara 460.270 rekening berhasil diblokir karena diduga digunakan untuk aktivitas penipuan.

Melalui langkah tersebut, IASC berhasil mengamankan dana milik korban senilai sekitar Rp585,4 miliar.

Bahkan, dana sebesar Rp169 miliar telah berhasil dikembalikan kepada korban melalui kerja sama dengan 19 bank yang digunakan para pelaku kejahatan.

Masyarakat Diminta Lebih Waspada

Melihat masih tingginya angka kejahatan keuangan digital, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penawaran investasi maupun pinjaman online yang menjanjikan keuntungan tinggi atau pencairan dana secara instan.

Masyarakat juga diminta selalu memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan suatu produk atau layanan keuangan.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar tidak mudah memberikan data pribadi, nomor rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun.

Saluran Pengaduan Resmi

Apabila menemukan indikasi aktivitas pinjaman online ilegal maupun investasi bodong, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui:

• Portal SIPASTI OJK di ojk.go.id untuk pelaporan aktivitas keuangan ilegal.
• Portal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di ojk.go.id bagi korban penipuan transaksi keuangan guna mempercepat pemblokiran rekening pelaku.
• Kontak OJK 157.
• WhatsApp OJK 081 157 157 157.
• Email: [email protected].

Satgas PASTI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta penyelenggara layanan digital guna menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang meresahkan akibat maraknya pinjaman online ilegal. (ant/det/pas)