Penulis : Amalia Irfani / Kaprodi Studi Agama-Agama IAIN Pontianak/LPPA PWA Kalbar

KASUS bunuh diri seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur, dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (27 tahun) Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 18.00 WITA, mengguncang publik dan membuka luka sosial yang selama ini tersembunyi.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan refleksi dari tekanan psikologis yang dialami tenaga medis akibat beban kerja berlebihan, intimidasi, dan minimnya perlindungan hukum.

Dokter yang seharusnya menjadi penyelamat nyawa justru kehilangan nyawanya sendiri karena depresi yang tak tertangani. Tragedi ini menjadi alarm keras bagi bangsa bahwa kesehatan mental tenaga medis adalah isu mendesak yang harus segera ditangani.

Fenomena bunuh diri (bundir) di kalangan tenaga medis bukan hal baru. Di berbagai negara, dokter memiliki tingkat depresi dan risiko bunuh diri lebih tinggi dibanding profesi lain. Di Indonesia, kasus dr. Icha memperlihatkan betapa rapuhnya sistem perlindungan tenaga kesehatan.

Ia diduga mengalami intimidasi dari seorang anggota DPRD saat bertugas di IGD RS Leona, ketika sedang menangani pasien anak korban gigitan ular. Saksi menyebut oknum dewan dalam kondisi mabuk dan berbicara dengan nada keras. Tekanan semacam ini bukan hanya melukai harga diri seorang profesional, tetapi juga menambah beban psikologis yang sudah berat.

Selain intimidasi, beban kerja dokter di Indonesia memang sangat tinggi. Kekurangan tenaga medis membuat banyak dokter harus bekerja dengan jam panjang, menghadapi pasien dalam kondisi darurat, dan menanggung risiko emosional yang besar. Dalam situasi seperti itu, kesehatan mental sering diabaikan. Stigma sosial terhadap depresi membuat dokter enggan mencari bantuan psikologis, karena takut dicap lemah atau tidak profesional. Akibatnya, banyak kasus depresi tersembunyi hingga berujung fatal.

Bundir dari Perspektif Sosiologi

Dalam perspektif Sosiologi, Émile Durkheim Bapak Sosiologi Modern membagi bunuh diri ke dalam beberapa kategori, egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Kasus dr. Icha dapat dipahami sebagai bentuk fatalistic suicide, yakni bunuh diri akibat tekanan sosial yang ekstrem dan hilangnya harapan. Ia berada dalam situasi di mana pilihan dan kontrol atas hidupnya terasa sangat terbatas, sehingga jalan keluar yang dipilih adalah mengakhiri hidup.

Teori stres kerja Robert Karasek juga relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut Karasek, stres kerja muncul ketika tuntutan pekerjaan tinggi tetapi kontrol terhadap pekerjaan rendah. Dokter sering menghadapi tuntutan besar menyelamatkan nyawa, bekerja dalam kondisi darurat, namun memiliki kontrol yang terbatas atas situasi. Kombinasi ini memicu stres kronis yang berujung pada depresi.

Sementara itu, teori labeling dari Howard Becker menjelaskan bagaimana stigma terhadap kesehatan mental memperburuk keadaan. Dokter yang mengalami depresi enggan mencari pertolongan karena takut dilabeli “tidak profesional” atau “tidak kuat.” Label sosial ini membuat mereka menutup diri, sehingga masalah psikologis semakin memburuk.

Kasus dr. Icha menegaskan adanya krisis perlindungan tenaga medis di Indonesia. Ketimpangan kekuasaan antara pejabat dan dokter memperlihatkan budaya birokrasi yang tidak sehat. Dokter yang seharusnya dihormati justru diintimidasi. Kekerasan verbal maupun fisik terhadap tenaga kesehatan masih sering terjadi, dan hal ini memperburuk kondisi psikologis mereka. Budaya kerja yang menuntut dokter untuk selalu siap, tanpa ruang aman untuk mengelola stres, menjadikan profesi ini semakin rentan terhadap depresi.

Selain itu, kasus ini menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam melindungi tenaga medis. Ketika dokter diintimidasi, mekanisme perlindungan sering tidak berjalan efektif. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman bagi tenaga kesehatan, yang seharusnya bekerja dengan tenang demi keselamatan pasien. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka profesi dokter akan semakin kehilangan daya tarik, dan krisis tenaga medis akan semakin parah.

Lalu, untuk mencegah tragedi serupa, diperlukan solusi sistemik yang menyentuh berbagai aspek. Pertama, perlindungan hukum tenaga medis harus diperkuat agar dokter tidak lagi menjadi korban intimidasi. Kedua, program kesehatan mental dokter wajib disediakan di setiap rumah sakit, berupa konseling psikologis dan ruang aman untuk berbagi. Ketiga, reformasi budaya kerja diperlukan untuk mengurangi jam kerja berlebihan dan memastikan distribusi tenaga medis lebih merata. Keempat, pendidikan publik harus digencarkan agar masyarakat menghargai dokter sebagai penyelamat nyawa, bukan pelayan yang bisa diintimidasi. Terakhir, sanksi tegas pejabat yang melakukan intimidasi harus ditegakkan, agar menjadi preseden perlindungan tenaga medis.

Perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan reformasi budaya kerja adalah solusi mendesak agar tragedi serupa tidak terulang. Kasus ini adalah alarm sosial yang menuntut kita untuk segera berbenah. Dokter bukan sekadar profesi, melainkan pilar utama dalam menjaga kehidupan. Tanpa perlindungan yang memadai, kita akan kehilangan lebih banyak pahlawan kemanusiaan. Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi bangsa untuk menempatkan kesehatan mental tenaga medis sebagai prioritas utama. (*)