Oleh: Syafaruddin Daeng Usman / Peminat Kajian Sejarah di Kalimantan Barat

REZIM teror militer Jepang di Borneo Barat mungkin yang paling buruk dibandingkan dengan wilayah Hindia Belanda lainnya. Komentar dalam laporan intelijen Belanda 7 Oktober 1946 tentang pembantaian sadis di Borneo Barat ini menyimpulkan segala pengalaman penduduk Borneo Barat selama perang.

Di awal 1943 Jepang mengumumkan telah menemukan sebuah persekongkolan untuk melakukan pemberontakan di Banjarmasin. Mantan Gubernur Borneo Dr BJ Haga yang tengah menjadi tawanan perang di sana, dituduh sebagai pemimpin komplotan multi etnis untuk melawan Jepang.

Diduga, Haga berhubungan dengan dunia luar melalui seorang teman India yang membawakan makanan untuknya ke penjara. Menurut militer Jepang, karena temannya itu secara ilegal mendengarkan siaran berita asing, maka Haga sedang mengorganisasikan sebuah komplotan anti Jepang.

Sekalipun tuduhan tersebut tidak mendasar dan bahkan sulit dipercaya, namun hal ini tidak menghentikan para penuduh. Rezim Pemerintahan Militer Jepang menganggap mendengarkan siaran radio dari saluran tidak resmi merupakan pengkhianatan, bahkan kejahatan.

Lalu mereka menyiksa beberapa orang tersangka untuk memperoleh pengakuan dan menyebutkan nama-nama dari mereka yang diduga terlibat dalam komplotan ini.

Setelah itu serangkaian penangkapan yang meluas dilakukan Jepang, bahkan mereka menemukan sedikit senjata dalam upaya itu. Sekitar 140 orang dihukum mati, dan kebanyakan mereka tidak pernah dituntut atas satu kejahatan yang tertentu atau diadili di pengadilan.

Rezim Pemerintahan Militer Jepang kemudian memutuskan, berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari serangkaian penyiksaan, bahwa persekongkolan Dr BJ Haga juga menyebar ke bagian lain Borneo.

Beberapa senjata yang ditemukan di Banjarmasin yang tidak cocok digunakan untuk mengadakan perlawanan telah digunakan untuk mencegah penjarahan pada masa awal pendudukan.

Kepemimpinan militer jelas-jelas menekan kepala polisi Sasuga Iwao untuk memberikan informasi tentang sebuah komplotan di Pontianak Kalimantan Barat.

Kepala kepolisian Jepang Sasuga Iwao di Banjarmasin beberapa kali mengunjungi Pontianak sebelum Peristiwa Pontianak pecah pada 23 Oktober 1943, dengan terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang terkemuka di sana.

Pada awalnya hanya sedikit orang yang ditangkap dan disiksa, tapi mereka menyalahkan orang lain yang selanjutnya berakibat semakin banyak dan bahkan mencapai ratusan orang yang ditangkap dan disiksa di Pontianak.

Masalah ini menjadi seperti bola salju yang semakin membesar, terdapat sekitar dua ribu orang dari semua komunitas yang dijadikan tersangka dan sekitar 1.300 hingga 1.500 orang ditangkap. Bahkan beberapa di antaranya adalah wanita.

Sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk menghindar tuduhan palsu ini. Beberapa korban menandatangani kertas kosong atas pengakuan dalam bahasa Jepang yang tidak mereka mengerti dan pahami.

Sejumlah 46 orang, beberapa sumber lain menyebutkan jumlah 36, disidangkan kasusnya dalam pengadilan mahkamah militer di Pontianak pada Juni 1944. Sementara itu yang lainnya dihukum dengan hukuman mati atas perintah Laksamana Madia Daigo Tadashigi di Balaikpapan.

Laksamana tersebut kemudian mengklaim bahwa sebuah pengadilan darurat perang di Balikpapan telah menghadirkan para korban, namun tidak ada satupun dari para tahanan ini yang pernah melihat Balikpapan. Pengadilan di Pontianak hanya berlangsung selama satu setengah jam dan tidak ada pembelaan sama sekali.

Truk-truk tertutup terpal atau dikenal dengan oto sungkup pergi pada malam hari ke tempat tujuan yang dirahasiakan, yang belakangan kemudian diketahui di dekat Mandor.
Prosesi demikian ini berlangsung terus hingga 28 Juni 1944 sebagaimana dituangkan dalam dokumen-dokumen kejahatan perang dan mengutip sebuah surat kabar Tionghoa 14 Oktober 1945 terbitan Pontianak.

Orang kemudian hanya bisa berspekulasi tentang apa yang sedang dan telah terjadi. Kerjasama dengan Jepang tidak menjadi jaminan terhindar dari penangkapan-penangkapan ini. Bahkan banyak di antara orang yang tertangkap memiliki jabatan dalam organisasi yang disokong Jepang.

Pada 1 Juli 1944 koran Borneo Shimbun edisi Pontianak memberikan penjelasan mengenai kegiatan misterius dan penghilangan orang secara rahasia tersebut. Dilaporkan bahwa sebuah persekongkolan besar, dengan tudingan sebagai pengkhianatan melawan Jepang, telah terungkap.

Pihak Jepang mengklaim telah menemukan berbagai senjata yang disembunyikan dan bukti-bukti lainnya. Mereka terlebih dahulu telah menangkap para pemimpin kelompok ini dan telah menghukum mati mereka semua.

Setelah itu, sebuah daftar dengan nama anggota "komplotan persekongkolan terkutuk" itu dikeluarkan, dan di antaranya terdapat orang Melayu, Bugis, Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda, Manado, Indo-Eropa, dan Dayak. Tentu pula terdapat orang Tionghoa.

Nama-nama terkemuka yang ada di dalam daftar tersebut adalah para penguasa pribumi, sultan dan panembahan, yang semuanya telah dihabisi dalam kejadian ini. Pemerintah militer Dai Nippon Jepang menyatakan bahwa kesemua tersangka dituduh sebagai peserta dalam persekongkolan multi etnis yang terdiri dari 13 organisasi di daerah ini, yang membangun hubungan rahasia dengan orang tahanan Belanda yang ada di penjara dan dengan Sekutu yang masih berada jauh dari sana.

Sebanyak ribuan orang dituduh telah bersekongkol untuk membentuk sebuah pemerintahan "Republik Rakyat Borneo Barat" yang akan menghapuskan pemerintahan kerajaan pribumi dan menggantikan kekuasaan mereka.

Menurut teori persekongkolan ini, sultan dan para penguasa lokal lainnya dinyatakan ikut terlibat dalam peristiwa dimaksud. Meskipun menurut fakta "Republik Rakyat Borneo Barat" dituding bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan mereka.

Kisah ini berlanjut, konon diungkapkan setelah pembubaran Nissinkwai yang lemah, kelompok pemuda Islam yaitu Pemuda Muhammadiyah terbukti menjadi pimpinan persekongkolan ini, dan pada pertengahan 1943 orang Tionghoa pun bergabung.

Bahkan sekelompok batalion pekerja atau Heiho, pun dilibatkan. Selanjutnya, surat kabar Borneo Shimbun menyebutkan, bahwa orang Tionghoa telah melakukan sabotase perekonomian. Surat kabar ini menyalahkan orang Tionghoa atas kesengsaraan yang disebabkan oleh kebijakan Jepang.

Sekalipun surat kabar tersebut menutup sejumlah pertanyaan, akan tetapi surat kabar ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Sangat diragukan tentunya.

Mereka terdiri dari beraneka ragam kedudukan dalam masyarakat. Jadi juga mempunyai beraneka ragam kepentingan. Ada sultan, ada panembahan, di samping ada juga para pegawai dan pedagang. Jika benar ada rencana untuk suatu pemberontakan, maka itulah ragam latar belakangnya.

Kalaupun tidak benar, maka suatu kenyataan adalah jelas, mereka adalah korban yang sangat mahal untuk disia-siakan dari suatu pendudukan dan penjajahan asing atas tanahair dan bangsa. (*)